PLN Minta Pemerintah Berikan Insentif Tambahan untuk Mobil Listrik

Article Header Image

Galih Kresnawan

Published:

Usaha Pemerintah Indonesia dan berbagai dinas terkait untuk mendorong perluasan penggunaan kendaraan listrik memang terus digalakkan. Namun, pertumbuhan yang lambat membuat beberapa pihak merasa perlu ada perubahan.

Salah satunya adalah PLN yang merasa bahwa harus ada kebijakan tambahan dari pemerintah pusat agar penerimaan mobil listrik bisa dipercepat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PLN, Zulfikli Zaini melalui keterangan resminya.

“Kami berterima kasih bahwa pajak PPnBM mobil listrik sudah dihapus. Tetapi ada dua pajak lain, yakni PPN dan PPH yang dinikmati mobil fosil yang saat ini belum dimiliki mobil listrik,” ungkap Zulfikli.

Lebih lanjut, Zulfikli juga menjelaskan bahwa bagi PLN, transisi sektor otomotif ke energi listrik bukan hanya meningkatkan permintaan listrik. Mobil listrik juga terbukti lebih unggul dibandingkan dengan mobil konvensional untuk menuju Indonesia yang lebih hijau.

Mobil listrik disebut hanya menghasilkan emisi 50% dibandingkan dengan mobil konvensional, meskipun menggunakan listrik dari PLTU. Ditambah, sumber energi untuk mobil diperoleh bukan dari produk impor yang berarti juga mendukung pertumbuhan ekononmi nasional.

PLN juga telah membuktikan langsung kehematan mobil listrik pada uji jalan mobil listrik yang telah dilakukan oleh para direksi PLN beberapa waktu lalu. PLN membagikan hasil bahwa konsumsi biaya perjalanan untuk mobil listrik hanya 1/5 daripada biaya mobil konvensional.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto merespon bahwa pemerintah akan terus mendorong transisi kendaraan berbasis BBM menuju Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Namun Airlangga juga mengakui bahwa harga jual mobil listrik di Indonesia masih jauh lebih tinggi.

Perbedaan harga yang mencapai 30% pada mobil listrik ketimbang mobil konvensional memang menjadi tantangan tersendiri. Namun di sisi lain Presiden Joko Widodo terus mendorong agar kendaraan yang beredar di Indonesia harus ramah lingkungan dengan emisi rendah. Sehingga pemerintah juga melihat perkembangan teknologi untuk kendaraan berbasis energi hidrogen.